Implementasi HAM dalam Islam

Ajaran Islam tentang HAM telah diaktualisasikan dalam kehidupan bermasayarakat pada zaman Nabi Muhammad saw dan Khulafaur Rasyidin (empat khalifah pertama) seperti tersirat dalam beberapa Sunnah dan tradisi sahabat berikut ini.
1.    Petuah Rasulullah SAW kepada seorang wanita yang datang berkonsultasi kepadanya atas anjuran Usamah :
"Dari Urwah, dari 'Aisyah yang mengatakan bahwa Usamah suatu saat menganjurkan kepada seorang wanita untuk datang kepada Nabi. Nabi berkata, 'berapa bangsa sebelummu telah dihancurkan, karena mereka menjatuhkan hukuman kepada masyarakat kelas bawah, tetapi tidak menghukum anggota masyarakat kelas atas (pada waktu mereka melakukan tindak kejahatan). Demi Tuhan yang ditangan-Nya terletak kehidupanku, andaikata anak perempuanku Fatimah melakukannya, tentu saya potong tangannya'." 
2.    Persetujuan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya:
"Dalam peristiwa perang badar, Nabi memilih suatu tempat khusus yang dianggap pantas untuk menyerang musuh. Salah seorang sahabatnya, Hubab bin Mandhar, bertanya kepada Nabi, apakah yang menyebabkannya memilih tempat khusus itu karena berasal dari wahyu Tuhan. Nabi menjawab tidak. Dengan ucapan itu  Hubab bin Mandhar lantas mengajukan suatu tempat alternatif  untuk memberikan serangan terhadap musuh, karena menurut anggapannya, tempat itu secara strategis lebih baik tempatnya. Nabi menyetujuinya".
3.    Perjanjian Rasulullah dengan golongan Kristen Najran :
"Dari Muhammad Sang Nabi kepada Abu Harist, uskup Najran, pendeta-pendeta, rahib-rahib, orang-orang yang hidup di gereja-gereja mereka dan budak-budak mereka; semunya akan berada dibawah lindungan Allah dan nabinya; tidak ada uskup yang diberhentikan dari keuskupannya, tidak ada rahib yang yang akan diberhentikan dari biaranya dan tidak ada pendeta yang akan diberhentikan dari posnya, dan tidak akan terjadi perubahan dalam hak-hak yang mereka telah nikmati sejak lama.
4.    Pesan Khalifah Abu Bakar ketika mengirim ekspedisi pertama ke negri Syam:
"Hendaklah kamu bersikap adil. Jangan patahkan keyakinan yang telah kamu ikrarkan. Jangan memenggal seseorangpun. Jangan bunuh anak-anak, laki-laki dan perempuan. atau membakar pohon-pohon kurma, dan jangan tebang pohon-pohon yang menghasilkan buah-buahan. Jangan bunuh domba-domba, ternak-ternak atau unta-unta, kecuali untuk sekedar dimakan. Mungkin sekali kamu akan bertemu dengan orang-orang yang telah mengundurkan diri ke dalam biara-biara, maka biarkan mereka dan kegiatan mereka dalam keadaan yang damai."
5.    Prinsip-prinsip hak asasi manusia yang termaktub di dalam Piagam Nabi (Kitab an-Nabi) yang oleh beberapa ahli hukum tata Negara dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia yakni dokumen historis tentang aturan-aturan dasar penyelenggraan Madinah sebagai sebuah komunitas dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad saw. Ketika hijrah ke Yatsrib yang kemudian menjadi Madinah, penduduk kota itu tidaklah homogen. Paling tidak terdapat kelompok kaum muslimin, yang terdiri dari dua bagian, yakni Muhajirin dan Anshar, kelompok keagamaan Yahudi dan kelompok masyarakat Arab yang menganut Paganisme.
Setibanya di Yatsrib, Nabi segera mengadakan fakta kesepakatan bersama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang hetrogen itu untuk menyatukan mereka ke dalam komunitas baru, yang dinamakan dengan Madinah. Sekarang setelah beberapa serjana melakukan studi yang mendalam terhadap teks ini, mereka dengan mudah mensistematikan piagam ini menjadi 10 Bab dan 47 Pasal, yang di dalamnya memuat rumusan-rumusan penting tentang hak asasi manusia.     
Penegasan yang terpenting yang termaktub dalam Piagam Madinah yaitu pengakuan terhadap pluralitas masyarakat, yang dalam hak-hak dan kewajiban adalah sama tanpa membedakan asal-usul agama. Tiap-tiap kelompok masyarakat memiliki otonomi ke dalam, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan hubungan ke luar yang harus dilakukan atas nama Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah saw sebagai kesatuan komunitas. Nabi Muhammad diangkat sebagai pemimpin komunitas ini, tetapi beliau tidaklah menjadi seorang autokrat karena hukum Tuhan diatas segala-galanya dan setiap pengambilan keputusan dilakukan dengan prinsip musyawarah. Karena masyarakatnya sangat majemuk, maka dalam komunitas Madinah diberlakukan berbagai subsistem hukum. Dalam arti kaum muslimin tunduk kepada hukum Islam, sementara kaum Yahudi tunduk kepada hukum Taurat dan penganut paganisme tunduk kepada hukum adat mereka.
Kebebasan menjalankan ibadah keagamaan dengan sendirinya dijamin dalam teks Piagam Madinah. Hal ini disebabkan karena pada prinsipnya Islam menegaskan bahwa keyakinan keagamaan tidak dapat dipaksakan terhadap seseorang, meskipun dakwah wajib dijalankan. Hak milik, hak kebebasan pribadi, hak untuk mendapat jaminan keselamatan pribadi dan kelompok semuanya dijamin dalam piagam, demikian pula hak untuk ikut serta dalam pembelaan komunitas, jika diserang oleh kelompok diluarnya. Dengan demikian, partisipasi dalam penyelenggaraaan kehidupan ekonomi, sosial dan politik terbuka bagi semua orang.
Meskipun dokumen-dokumen yang diwariskan oleh Islam tetap ada dan tetap terpelihara oleh jutaan kaum di seluruh dunia, namun masih saja terdapat anggapan bahwa hak asasi manusia, dianggap seolah-olah sesuatu yang asing dari khazanah peradaban kaum Muslimin. Anggapan seperti itu patut kita sesali, mengingat rujukan akademis dan intelektual di banyak masyarakat Timur hingga sekarang tetap mengacu ke dunia Barat. Sehingga tidak mengherankan jika timbul kritik terhadap kaum intelektual di Asia dan Afrika, dimana mereka dituduh sebgai "orang Barat di negeri Timur". Namun perkembangan yang terjadi dalam masyarkat Islam sekarang ini telah memberikan harapan baru untuk mewarisi tradisi sejarah peradaban umat manusia secara jujur dan berimbang. Penilain seperti itu tentu bukan dimaksud sekedar memenuhi dahaga intelektual kaum cendikiawan, karena langkah selanjutnya adalah bagaimana menyerap dan mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam itu kedalam kehidupan umat manusia dalam mengadapi tantangan zaman.
Seiring berjalannya waktu berbagai dinamika dan dialektika mempengaruhi konsep asasi dari hak asasi manusia, terutama dalam penilaian penerapan hak asasi manusia pada suatu bangsa. Penilaian terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di suatu negara, hendaklah dilakukan secara jujur dan proporsional serta dilandasi oleh iktikad yang baik, dengan kesadaran bahwa masalah ini adalah perjuangan kemanusiaan yang sangat penting. Tetapi, adalah tidak jujur dan tidak adil, jika menjadikan isu hak asasi manusia sebagai alat untuk melakukan penekanaan politik terhadap negara-negara berkembang dan negara baru, khususnya di Asia dan Afrika, untuk kepentingan diri sendiri, apalagi dilakukan dengan standar ganda. Lebih buruk lagi jika isu hak asasi manusia dijadikan sebagai “offensif propoganda” untuk menyerang dan memojokkan satu bangsa sambil menyembunyikan dan menutupi kesalahan yang mereka lakukan agar mereka tidak diserang lebih dahulu.
Kebanyakan kaum Muslimin merasakan akibat penerapan standar ganda dibidang hak asasi manusia, sejak terjadinya peristiwa yang disebut sebagai serangan kaum teroris terhadap gedung World Trade Center di New York pada tanggal 11 September 2001. Kita dapat memahami penegasan berbagai pihak bahwa perang melawan teroris bukanlah ditujukan kepada kaum Muslimin, karena terorisme dapat dilakukan oleh pemeluk agama apa saja di muka bumi ini. Namun akses negatif terhadap perang terhadap terorisme yang dirancang Amerika Serikat itu kini lebih banyak dirasakan oleh kaum Muslimin dibandingkan dengan pemeluk agama lain. Akibatnya, tidak jarang  hak asasi manusia mereka abaikan, bahkan dilanggar secara sewenang-wenang. Berbagai bentuk sikap prejudis, rasialis, xenophobia dan Islamophobia kini seakan-akan muncul lagi dalam percaturan politik antar bangsa. Fenomena ini sangat ironis terjadi di tengah abad yang justru di awal kelahirannya memberikan banyak harapan terhadap penghormatan dan penegakan hak asasi manusia. Dominasi pemberitaan media massa sering pula dimanfaatkan untuk membangun persepsi buruk terhadap umat Islam yang tidak berdaya melakukan bantahan dan klarisifikasi atas berita-berita seperti itu.
      Bagi kita Muslimin Indonesia, adalah tugas dan kewajiban kita untuk menunjukkan kepada dunia, bahwa Islam adalah cinta damai dan agama yang menghormati hak asasi manusia, betapapun kini kita menghadapi kenyataan-kenyataan pahit yang menyesakkan dada. Kita berkewajiban merealisasikan apa yang ditegaskan oleh al-Qur’an bahwa "kalian adalah sebaik-baik umat (khairah ummah) yang kami tonjolkan kepada semua umat manusia karena kalian selalu mengajak manusia kerah kebaikan dan mencegah kemungkaran dan kalian beriman kepada Allah’ (Q.S Ali Imran : 110). Perjuangan kerah itu memang tidak mudah, panjang dan berliku-liku. Namun kaum Muslimin tetap tidak boleh putus asa menghadapi segala kenyataan. Di awal tahun baru ini, masih ada secerca harapan untuk membangun hari depan yang lebih baik.
Sumber: berbagai sumber

No comments:

Powered by Blogger.