Obat ARV Non Subsidi

Terkait hak atas kesehatan, kelihatannya pemerintah perlu berperan.
Jika semua korporasi dibiarkan seenaknya menjalankan sesuatu, karena
dianggap itu haknya korporasi, selamanya ranah penanggulangan AIDS bahkan
kesehatan secara umum tidak akan pernah menuai keberhasilan. Jangan
sampai nanti terlontar "ya, itu haknya rs swasta untuk menolak pasien yg tidak
mampu membayar DP.."

Dan kedepannya pemerintah tidak perlu lagi menyediakan jarum,
methadone dan ARV sehingga seluruh dananya bisa dijadikan gaji staff
KPAN dan training atau workshop sehingga bisa di manipulasi dengan tanda
tangan palsu pejabat KPAN. :)

Miris....

No comments:

Powered by Blogger.