Sudah ada "Peraturan", Para Elit Mencari Celah untuk KKN

Kita sepakat bhw Praktek KKN yg sistemik di Indonesia memang biang keladi terpuruknya kondisi sosio-ekonomi bangsa kita.Tapi selama Pemerintah blm sanggup mencukupi kebutuhan anggaran lembaga2nya (hal mana diakibatkan oleh KKN), maka KKN yg sistemik itu sulit diberantas karena ketidakjelasan akuntabilitas masing-masing lembaga yang bersangkutan.

Katakan saja dana dari Pemerintah yang hanya mencukupi 60% kebutuhan lembaganya, maka lembaga tersebut akan mencari sendiri kekurangan yang 40%. So akuntabilitasnya bagaimana lha wong yang 40% ini mereka dapet sendiri, bukannya dari Pemerintah? ... Melalui proyek2 "pengadaan" terkadang lembaga menutupi kekurangan dananya, krn memang itulah cara mudah utk mendapatkan dana yg tak perlu dipertanggung jawabkan - (belum lagi penggerogotan dana yg dari Pemerintah itu sendiri).

Disini kita bicara soal KKN yg sudah membentuk lingkaran setan, so mari kita renungkan mau masuk dari mana... Yg pernah saya baca, solusi yg diusulkan ialah agar per-tama2 Pemerintah mengeluarkan peraturan khusus tentang sistim Pengadaan yg akan diterapkan di semua lembaganya. I would agree on that in principle, tanpa melupakan betapa pandainya para Elit mencari celah utk KKN biarpun sudah ada "peraturan" :)

No comments:

Powered by Blogger.